DUNIAFINANSIAL.COM — Pemerintah memperluas mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar tidak lagi hanya mengurus sawit, tetapi juga kakao dan kelapa. Landasan hukumnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, dengan sasaran utama meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu sampai hilir.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan perluasan mandat BPDP merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi agribisnis nasional. Menurut dia, manfaat pengelolaan sumber daya perkebunan harus bisa dirasakan langsung oleh petani, bukan berhenti di angka pertumbuhan sektor.
"Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketahanan ekonomi nasional harus berujung pada kesejahteraan petani," kata Dradjad dalam forum International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Jakarta, dikutip Ahad (8/11/2026).
Dukungan Apa Saja yang Disiapkan untuk Kakao dan Kelapa
Dengan mandat baru, BPDP dapat menyalurkan dukungan bagi pengembangan kakao dan kelapa. Cakupannya mulai dari peremajaan kebun atau replanting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penyediaan sarana dan prasarana di sektor hulu.
Dukungan juga mencakup penguatan kelembagaan petani serta pendampingan teknis. Tujuannya jelas: mendongkrak produktivitas sekaligus kualitas hasil perkebunan rakyat.
Pemerintah berharap pengembangan ketiga komoditas unggulan berjalan terintegrasi. Penguatan produksi di tingkat petani perlu diikuti pengembangan industri pengolahan, agar sawit, kakao, dan kelapa menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
Produktivitas Sawit Nasional Turun, Ini Pemicunya
Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mengingatkan, produktivitas sejumlah komoditas perkebunan masih tertekan. Penyebabnya penggunaan sarana produksi yang belum optimal, usia tanaman yang semakin tua, serta benih tidak bersertifikat.
Pada kelapa sawit, produktivitas nasional yang hampir mencapai 4 ton per hektare pada 2019 turun menjadi 3,6 ton per hektare pada 2025. Perkebunan rakyat bahkan masih berkisar 2–3 ton CPO per hektare, jauh dari potensi 4–6 ton per hektare.
Alim mendorong pengembangan varietas unggul, teknologi budidaya presisi, mekanisasi, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Inovasi juga diperlukan untuk memperluas pengolahan produk turunan agar komoditas unggulan Indonesia lebih berdaya saing.
"Teknologi dan inovasi harus mengubah keunggulan itu semuanya untuk bisa menjadi keunggulan yang kompetitif," kata Alim saat membuka ICExPO 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Pengembangan industri hilir menjadi salah satu sasaran penguatan sektor perkebunan. Untuk kelapa, pemerintah mendorong diversifikasi produk menjadi minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan.
Adapun industri kakao diarahkan lewat modernisasi infrastruktur pascapanen, digitalisasi rantai pasok, dan peningkatan ekspor produk olahan. Langkah ini menyasar pasar yang lebih luas, bukan sekadar bahan mentah.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Purnomo Yusgiantoro menekankan peran strategis sawit, kakao, dan kelapa dalam menopang ketahanan pangan, kemandirian energi, serta pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ia mendorong penerapan prinsip Growth, Equity, and Human Resource Development.
Peningkatan produktivitas dan daya saing, menurut Purnomo, perlu berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi pekebun rakyat serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Perluasan mandat BPDP memperbesar peluang petani kakao dan kelapa mendapat dukungan yang selama ini lebih terkonsentrasi di sawit. Namun hasilnya bergantung pada eksekusi di lapangan: peremajaan kebun, benih bersertifikat, dan pendampingan teknis harus benar-benar sampai ke pekebun rakyat.
