DUNIAFINANSIAL.COM — Penyaluran kredit program pemerintah sampai 27 Oktober 2026 mencapai Rp 294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Capaian itu sudah melewati total penyaluran sepanjang 2025 yang sebesar Rp 275,8 triliun, dengan KUR menopang hampir seluruh ekspansi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi kredit program per 27 Oktober 2026 telah menembus Rp 294,6 triliun. Angka itu melampaui penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp 275,8 triliun, meski tahun berjalan belum berakhir.

Dari total tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kontributor terbesar. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp 265,9 triliun atau 90,1% dari target tahun ini.

Porsi KUR ke Kredit UMKM Naik Dua Kali Lipat Sejak 2019

Peran KUR dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah semakin besar. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%.

Airlangga menempatkan kredit program sebagai instrumen pertumbuhan, bukan sekadar subsidi. Menurutnya, keberhasilan skema ini diukur dari usaha yang tumbuh dan lapangan kerja yang tercipta.

"Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat," ujar Airlangga, dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (1/11/2026).

Bunga KUR Turun dari 12% ke 6% Sejak Skema Subsidi Berlaku

Sejak skema penjaminan KUR dimulai pada 2007, program ini bertransformasi menjadi subsidi bunga pada 2015. Suku bunga KUR pun turun dari 12% menjadi 6%.

Sejak 2015, penyaluran kredit program tercatat mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Angka itu memberi gambaran skala program yang kini menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan produktif.

Pemerintah saat ini menjalankan lima skema yang selaras dengan Asta Cita: KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Kelima skema mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.

68% Pembiayaan Mengalir ke Sektor Produksi, NPL 2,14%

Kualitas penyaluran dijaga dengan mengarahkan 68% pembiayaan ke sektor produksi. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 2,14%, level yang relatif terkendali untuk pembiayaan bersubsidi.

Ke depan, pemerintah menargetkan Kredit Program Perumahan mencapai Rp 50 triliun. KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, dan disertai pendampingan usaha.

Integrasi data dan digitalisasi disebut akan diperkuat agar pembiayaan produktif menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan UMKM lebih cepat naik kelas.

"Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif," pungkas Airlangga.

Apa Artinya bagi Pelaku UMKM dan Investor Sektor Keuangan

Bagi pelaku UMKM, penyaluran KUR yang sudah mencapai 90,1% dari target menandakan sisa plafon tahun ini relatif terbatas. Pelaku usaha yang belum mengajukan sebaiknya memperhitungkan waktu pencairan sebelum tutup buku.

Bagi investor, angka NPL 2,14% dan dominasi sektor produksi menjadi indikator kualitas aset penyalur KUR, terutama bank BUMN yang memegang porsi besar. Target KPP Rp 50 triliun juga membuka ruang bagi pengembang perumahan dan bank penyalur kredit properti.