DUNIAFINANSIAL.COM — Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie memperingatkan risiko ketergantungan Indonesia pada teknologi AI asing yang aksesnya bisa ditutup sewaktu-waktu. Ia merujuk kebijakan Amerika Serikat pada Juni 2026 yang membatasi penggunaan versi cloud AI tertentu hanya untuk pemegang paspor AS. Peringatan itu muncul dalam diskusi "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie menilai ketergantungan berlebihan pada satu penyedia teknologi kecerdasan buatan menjadi celah risiko bagi Indonesia. Akses terhadap layanan AI global, menurutnya, tidak bisa diasumsikan terbuka permanen bagi semua negara.
Ia mencontohkan keputusan Amerika Serikat pada Juni 2026 yang membatasi penggunaan teknologi AI tertentu berdasarkan kewarganegaraan pengguna. Kebijakan itu dinilainya sebagai bukti bahwa akses teknologi bisa berubah mengikuti kepentingan negara penyedia.
Kebijakan AS yang Jadi Pemicu
Dalam forum diskusi "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026), Ilham membeberkan detail kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan menyasar versi cloud dari layanan AI paling terkemuka di pasar global.
"Tiba-tiba Presiden Trump memutuskan untuk versi cloud tertentu yang paling terkemuka hanya boleh digunakan oleh orang yang punya paspor Amerika," ujarnya.
Ilham menekankan bahwa perubahan akses itu terjadi mendadak, tanpa pemberitahuan lebih dulu ke pengguna di negara lain. Bagi Indonesia, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan dalam AI punya banyak catatan teknis dan politis.
Mengapa Ketergantungan Satu Penyedia Berbahaya
Menurut Ilham, negara yang bergantung pada satu penyedia AI tidak punya jaminan bahwa layanan itu akan terus tersedia. Ia menyoroti absennya kepastian jangka panjang ketika infrastruktur kritis bersandar pada pihak lain.
"Ketika kita punya satu ketergantungan AI yang disediakan pihak lain, kita tidak bisa memastikan apakah itu untuk selamanya bebas tersedia untuk kita," kata Ilham.
Risiko ini relevan bagi pelaku bisnis digital dan pengguna smartphone di Indonesia yang sehari-hari memakai layanan AI global, mulai dari asisten virtual hingga alat produktivitas. Jika akses dibatasi, layanan yang bergantung pada API atau cloud asing bisa terdampak langsung.
Usulan Koalisi AI di Luar AS dan China
Ilham mengusulkan Indonesia membangun koalisi AI bersama negara-negara di luar Amerika Serikat dan China. Langkah itu dimaksudkan agar Indonesia punya alternatif teknologi dan tidak sepenuhnya bergantung pada dua kekuatan besar tersebut.
Dengan kolaborasi lintas negara, Indonesia diharapkan bisa memilih penyedia sesuai kebutuhan dan kepentingan nasional. Ilham menegaskan inti kedaulatan digital adalah kemampuan negara menentukan pilihan dan mengendalikan masa depannya sendiri.
Diskusi ini menyentuh langsung posisi Indonesia di tengah persaingan teknologi global. Bagi investor startup dan pelaku bisnis digital, arah kebijakan yang muncul dari Wantiknas menjadi sinyal awal soal prioritas pengembangan AI lokal dalam beberapa tahun ke depan.
