DUNIAFINANSIAL.COM — Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 30 calon pemungut pajak transaksi digital luar negeri segera beroperasi, setelah baru enam pihak resmi ditunjuk. Kelima bank BUMN dan LinkAja menjadi pemungut gelombang pertama lewat Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Perluasan jaringan pemungut ini menyasar transaksi digital lintas negara yang selama ini sulit tersentuh pajak.
Jakarta, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia — Sebanyak 30 calon pemungut atau issuer kini dalam tahap persiapan untuk memungut pajak atas transaksi digital luar negeri melalui SPP-TDLN. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut, keenam pemungut yang sudah berjalan terdiri atas lima perbankan dan satu perusahaan teknologi finansial.
Kelima bank yang ditunjuk pada 25 September 2026 adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Satu perusahaan fintech yang ikut bergabung adalah LinkAja.
Mengapa 30 Pemungut Belum Kunjung Beroperasi
Bimo menjelaskan, sebagian calon pemungut masih menyiapkan sistem, sementara beberapa lainnya sudah masuk tahap stabilisasi. DJP berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mempercepat proses, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyelenggara SPP-TDLN.
"Harapannya tentu 30 issuer lainnya akan segera bisa go live," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN, dikutip Sabtu (14/11).
Penunjukan pemungut baru bukan perkara sederhana. Setiap issuer harus memastikan sistem pemungutan terhubung dengan infrastruktur SPP-TDLN sebelum bisa menarik pajak dari konsumen.
Jutaan Transaksi Sudah Diproses, Angka Pajak Belum Final
Sejak sistem beroperasi, SPP-TDLN telah memproses jutaan transaksi. Meski demikian, DJP belum bisa menyampaikan angka pasti kinerja pemungutan pajak melalui mekanisme tersebut.
Menurut Bimo, data transaksi masih harus melewati proses rekonsiliasi. DJP memperkirakan hasil rekonsiliasi beserta laporan pemungutan baru tersedia pada akhir November 2026.
Bagi konsumen, mekanisme SPP-TDLN membuat pajak atas pembelian barang atau jasa digital dari penyedia luar negeri dipungut langsung oleh bank atau fintech yang ditunjuk. Artinya, kewajiban setor pajak berpindah dari konsumen ke pemungut.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Perluasan ke 30 issuer akan menentukan seberapa luas cakupan pemungutan pajak digital. Semakin banyak bank dan fintech bergabung, semakin besar pula potensi penerimaan negara dari transaksi digital lintas batas.
Namun, kecepatan realisasi bergantung pada kesiapan sistem tiap calon pemungut. Laporan rekonsiliasi akhir November 2026 akan menjadi indikator pertama seberapa efektif SPP-TDLN bekerja di lapangan.