DUNIAFINANSIAL.COM — Kementerian Kehutanan menempatkan informasi ilmiah terintegrasi sebagai syarat utama pengambilan keputusan sektor penggunaan lahan, dari kebijakan pemerintah hingga arah investasi swasta. Dorongan itu disampaikan dalam panel di Finland Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026). Bagi pelaku usaha, data kredibel menjadi dasar mengukur risiko lingkungan dan hasil aksi iklim.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyampaikan posisi tersebut dalam diskusi panel bertajuk Scientific Knowledge of the Land-Use Sector as a Basis for Decision-Making in Business and Society. Menurut Haruni, informasi ilmiah soal sektor penggunaan lahan tidak boleh berhenti pada perubahan karbon. Data itu harus bisa dipakai pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menentukan kebijakan serta arah investasi.
Mengapa Data Karbon Saja Tidak Cukup
Haruni menegaskan pengelolaan hutan Indonesia menyangkut lebih dari hitungan emisi. Fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan masuk dalam kerangka yang sama.
"Bagi Indonesia, informasi ilmiah yang terintegrasi sangat penting karena pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut karbon. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan," ujar Haruni dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2026).
SIMONTANA Jadi Tulang Punggung Pemantauan Hutan
Indonesia telah membangun Sistem Monitoring Hutan Nasional, termasuk SIMONTANA. Sistem itu menggabungkan pengamatan satelit, pengukuran lapangan, dan data Inventarisasi Hutan Nasional.
Hasilnya dipakai memantau perubahan tutupan hutan, memperkirakan emisi dan serapan karbon, serta menopang pelaksanaan REDD+ dan agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Basis data yang sama menjadi rujukan saat pemerintah melaporkan capaian iklim ke forum internasional.
Kesenjangan Data Masih Jadi Hambatan
Pemanfaatan data ilmiah belum sepenuhnya mulus. Konsistensi informasi dari tingkat nasional sampai pemerintah daerah, pengelola hutan, pelaku usaha, dan masyarakat di tingkat tapak masih menjadi pekerjaan rumah.
Perbedaan definisi, periode pengamatan, data aktivitas, dan faktor emisi bisa menghasilkan estimasi berbeda dalam inventarisasi gas rumah kaca maupun pelaporan REDD+. Kesenjangan data, konsistensi metodologi, dan ketidakpastian ilmiah, kata Haruni, perlu dikelola dan didokumentasikan secara transparan.
Transparansi itu menentukan ketika hasil pemantauan dipakai sebagai dasar pelaporan iklim atau pendanaan berbasis hasil. Pendanaan semacam ini menuntut angka yang bisa diaudit pihak ketiga, bukan sekadar klaim.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha dan Investor
Informasi ilmiah yang kredibel membantu dunia usaha memetakan risiko lingkungan, menyusun prioritas investasi, dan mengukur hasil aksi iklim. Kebutuhan ini mencuat pada pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, serta kegiatan karbon kehutanan.
Kegiatan karbon kehutanan mensyaratkan sistem pemantauan yang andal plus penerapan safeguards, yakni perlindungan sosial dan lingkungan. Tanpa basis pengukuran yang bisa dipertanggungjawabkan, proyek karbon berisiko kehilangan kredibilitas di mata pembeli kredit maupun lembaga pendana.
Haruni menutup dengan penekanan pada fungsi akhir data, bukan volumenya. "Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," pungkasnya.