DUNIAFINANSIAL.COM — Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026, setara 75,6 persen dari target APBN 2026 senilai Rp832,2 triliun. Penerbitan surat berharga negara mendominasi sumber pembiayaan dengan kontribusi Rp586,1 triliun, sementara sisanya berasal dari pinjaman. Pemerintah menyatakan ritme penarikan utang disesuaikan dengan kebutuhan kas dan dinamika pasar keuangan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian pembiayaan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11). Penerbitan surat berharga negara (SBN) menjadi tulang punggung pembiayaan dengan realisasi Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun.
"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," ungkap Suahasil.
Pinjaman Lampaui Target APBN 2026
Dari sisi pinjaman, pemerintah mencatat realisasi Rp43,2 triliun atau 132,1 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun. Artinya, penarikan pinjaman sudah melampaui pagu yang ditetapkan dalam anggaran.
Suahasil menjelaskan pemerintah mengatur waktu penerbitan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara dan kondisi pasar keuangan. Tujuannya agar biaya pembiayaan bisa ditekan seminimal mungkin.
"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," jelasnya.
Guncangan MSCI Sempat Tekan Lelang SUN
Dinamika pasar keuangan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi terkait reklasifikasi status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market sempat memengaruhi minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN).
Kemenkeu mencatat nilai penawaran yang masuk atau incoming bid turun dari Rp64,8 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026. Penurunan itu mencerminkan kehati-hatian investor menyusul ketidakpastian status pasar modal Indonesia.
Minat investor kembali menguat pada lelang SUN 10 November 2026. Nilai incoming bid tercatat Rp79,71 triliun, bahkan lebih tinggi dibandingkan posisi sejak September.
"10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," pungkas Suahasil.
Kepercayaan Investor Jadi Kunci Pembiayaan
Suahasil menilai lonjakan incoming bid tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan pengelolaan APBN. Menurutnya, kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi fondasi utama dalam menjaga minat pasar terhadap surat utang negara.
"Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang harus terus kita lakukan," ujarnya.
Bagi investor obligasi, kembali naiknya incoming bid menjadi sinyal bahwa permintaan terhadap SUN masih solid di tengah tekanan eksternal. Sementara dari sisi APBN, posisi pembiayaan utang neto di 75,6 persen target memberi ruang fiskal untuk menuntaskan sisa kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.