DUNIAFINANSIAL.COM — Realisasi Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026, melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun. Penyaluran dipercepat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tengah perlambatan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan itu bukan sekadar kredit bersubsidi, melainkan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Pemerintah mengoptimalkan penyaluran tersebut untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
KUR Jadi Penopang Utama
Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp265,9 triliun kepada 4,12 juta pelaku usaha. Angka itu setara 90,1% dari target tahunan.
Porsi KUR terhadap total kredit UMKM nasional kini mencapai 30,6%. Posisi itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%.
Lima Skema Pembiayaan
Pemerintah mengembangkan lima skema pembiayaan yang diselaraskan dengan agenda prioritas nasional. Kelimanya adalah KUR, Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, dan Kredit Perempuan Prasejahtera.
Secara kumulatif sejak 2015, total penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad pembiayaan.
Menjaga Ketahanan Ekonomi
Airlangga menuturkan pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pada Semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, dengan UMKM menjadi salah satu penopang melalui perluasan akses pembiayaan.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Bagi pelaku UMKM, capaian ini menandakan akses pembiayaan murah masih terbuka lebar hingga akhir tahun. Yang tersisa kini memastikan penyaluran sisanya tepat sasaran dan benar-benar menggerakkan usaha penerima.