ESDM Masukkan Perairan Ujung Kulon ke Peta Tambang Banten

Selasa, 17 November 2026 | 17:08:32 WIB
Kementerian ESDM menetapkan perairan sekitar TNUK masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Banten.

DUNIAFINANSIAL.COM — Kementerian ESDM menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan lewat keputusan menteri yang diteken 12 Februari 2026. Penetapan itu masuk dalam peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dan menyisakan status taman nasionalnya di luar area tambang. Bagi warga sekitar dan pegiat konservasi, keputusan ini menandai babak anyar perdebatan soal batas antara kawasan lindung dan perluasan aktivitas tambang.

Keputusan tersebut memuat tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Dalam peta lampiran, kawasan perairan sekitar TNUK ditandai warna krem sebagai WUP, sementara area taman nasionalnya sendiri berwarna putih atau berada di luar wilayah pertambangan. Adapun WPN ditandai dengan arsiran merah.

Apa Arti Status WUP bagi Ujung Kulon

WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Cakupannya meliputi mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.

Meski begitu, penetapan WUP tidak otomatis membuka jalan penambangan di perairan Ujung Kulon. Masih ada rangkaian perizinan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum aktivitas tambang bisa berjalan. Wilayah baru bisa ditambang setelah ditetapkan sebagai WIUP.

Dengan demikian, status perairan sekitar TNUK saat ini baru sebatas masuk peta wilayah usaha, belum pada tahap izin operasi. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih memegang kewenangan untuk menentukan apakah wilayah tersebut nantinya dilelang atau tidak.

Batas Daratan dan Perairan yang Diatur

Peta wilayah kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025 menunjukkan cakupan pengelolaan TNUK tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga perairan di sekitarnya.

Luas kawasan TNUK tercatat mencapai 105.694,46 hektare. Rinciannya, sekitar 61.357 hektare berupa daratan dan 44.337 hektare perairan. Angka itu menjelaskan mengapa perairan di sekitar taman nasional ikut masuk dalam pembahasan peta wilayah pertambangan Banten.

Selain WUP, keputusan menteri juga mengatur WPR sebagai dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, juga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Ujung Kulon dikenal sebagai rumah bagi badak Jawa yang berstatus kritis. Karena itu, setiap perubahan status wilayah di sekitarnya berpotensi memantik perhatian publik, terutama soal dampak terhadap ekosistem perairan dan aktivitas warga pesisir Pandeglang.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal rencana lelang wilayah atau jenis komoditas yang dibidik di perairan tersebut. Yang pasti, penetapan 12 Februari 2026 menjadi titik awal bagi Pemprov Banten dan Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti peta wilayah pertambangan itu sesuai tahapan perizinan.

Bagi pelaku usaha sektor tambang, masuknya perairan Ujung Kulon ke dalam WUP membuka peluang baru di wilayah barat daya Banten. Namun peluang itu tetap bergantung pada keputusan lanjutan pemerintah, termasuk kajian lingkungan yang menyertainya.

Terkini