JAKARTA – Sekitar 70 persen peserta uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, masih memerlukan pendampingan petugas lapangan dalam mengakses sistem aplikasi.
Hal itu sebagaimana diungkap oleh Kementerian Sosial RI. Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, keterbatasan literasi digital adalah salah satu kendala utama.
Karena itu, imbuhnya, peran petugas pendamping dari kementerian, pegawai dinas sosial daerah, dan kader desa masih sangat dibutuhkan.
“Sudah lebih dari 250 ribu orang mendaftar, tetapi 70 persen lebih masih dibantu agen. Artinya, belum terbiasa menggunakan smartphone secara mandiri,” katanya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Adapun digitalisasi bansos adalah program pemerintah di bawah koordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama kementerian lembaga, termasuk Kementerian Sosial dengan tujuan memastikan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Diterangkan Mensos, program tersebut menggunakan aplikasi yang dilengkapi teknologi biometrik selain lebih aman dan akurat.
Usai data identitas dimasukkan, sistem akan menampilkan informasi kependudukan yang terhubung dengan database nasional.
Sistem aplikasi biometrik ini pun diketahui terintegrasi dengan berbagai data pemerintah, di antaranya kependudukan dan catatan sipil, BPJS, bahkan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga peserta yang tidak berhak dapat bantuan otomatis ditolak.
"Lengkap semua datanya yang terhimpun," sebutnya.
Diakuinya lagi, pihaknya optimistis kalau data penerima bansos kian akurat maka intervensi sosial pun lebih tepat sasaran. Dengan demikian, lanjutnya, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang dapat digraduasi atau naik kelas.
Dalam pandangannya, hal itu sangat penting, utamanya di Kabupaten Banyuwangi yang, jika merujuk pada data BPS, mencatatkan angka kemiskinan sebesar 6,59 persen atau beberapa digit di bawah angka nasional 8,57 persen, pada tahun 2024.
Kalau uji coba di Banyuwangi sukses, imbuhnya, digitalisasi bansos akan diperluas bertahap ke tingkat kabupaten, provinsi hingga skala nasional.
Dalam hal ini, berdasarkan perhitungan bersama Dewan Ekonomi Nasional, potensi penghematan anggaran negara dapat menyentuh Rp14 triliun per tahun.